pemekaran daerah adalah. Seperti tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. pemekaran daerah adalah

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. pemekaran daerah (dalam konteks territorial reform) tersebut. Sementara itu, faktor yang mendorong pemekaran daerah antara lain munculnya putra daerah dalam pemerintahan daerah pasca Pemilu. bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. Nanti akan ditindaklanjuti itu," kuncinya. Penataan Daerah adalah upaya mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Pembentukan dan Penyesuaian Daerah untuk - 5 - meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan. Adapun syarat teknis adalah harus mempertimbangkan (a) kemampuan ekonomi; (b) potensi daerah; (c) sosial budaya; (d) kependudukan; (e) luas daerah; (f) pertahanan; (g) keamanan; dan (h) faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. UU yang disahkan DPR RI tersebut adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan. Adapun tiga provinsi baru itu ialah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Berikut adalah bunyi pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen: Pasal 22. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dampak dari diberlakukannya otonomi daerah adalah bertambahnya jumlah daerah otonom melalui pemekaran-pemekaran wilayah. BPHN - Kemenkumham RISalah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil adalah dengan melakukan pemekaran wilayah. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Mengingat : 1. 12. (Poerwadarminta, 2005). Permasalahan tersebut antara lain terjadinya konflik sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah, konflik lingkungan akibat pencemaran dari sumber pencemar daerah tetangga dan yang mengemuka akhir akhir ini adalah perkembangan daerah pemekaran yang tidak sesuai harapan dan tujuan yang telah. 32 tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU No. Dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 2. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tanjung Selor, yang juga merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Sampai dengan tahun 2016, informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. com - 04/03/2022, 01:00 WIB. Dimana UU No. Jayapura, Jubi. Sesuai Peraturan Pemerintah No. Pada Masa Orde Baru, pemekaran daerah juga terjadi namun dalam jumlah yang sangat terbatas. ASTALOG. Kasubag liputan dan dokumentasi biro humas dan protokol setda Provinsi Jawa Barat Tubagus Anfiari mengatakan Provinsi Jawa Barat akan dilakukan pemekaran menjadi Provinsi Bogor Raya/Pakuan Bhagasasi dan Provinsi Cirebon adalah tidak benar. 1 Pengertian. Grand design Pemekaran daerah tidak jalan Selama ini DPR beranggapan bahwa, adanya usulan pemekaran daerah adalah menampung dan menyikapi aspirasi masyarakat di daerah yang menginginkan daerahnya dimekarkan. 2. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan daerah administrasi baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Kondisi sekarang inilah yang terjadi di Koto Inuman, denganluas 18,5 KM² dan banyak Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay, mengatakan rencana pemekaran wilayah Papua dilakukan atas masukan dari daerah-daerah, kabupaten, sampai dewan adat setempat. H. Secara prinsipil otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Bahkan tidak jarang terjadi kekisruhan di daerah-daerah yang dimekarkan akibat perebutan kekuasaan. . Bisa dibilang, arti daerah otonom adalah wujud dari pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah. 1 Otonomi Daerah . 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan di revisi dengan UU No. "Dari 100 pilihan kebijakan kita misalnya,. Analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui reduksi. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Tinjauan Pemekaran Kelurahan Pemekaran daerah dalam kamus politik internasional identik dengan istilah redistricting (Nordholt dan Klinken, 2007: 25). 12. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait erat dengan kebutuhan daerah Pemekaran Desa menurut UU Desa. Burgess adalah seorang sosiolog yang mengemukakan teori konsentris, yaitu teori mengenai struktur ruang kota. Hubungan antara pemekaran wilayah dan korupsi adalah D. TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN [1]. Pengertian pemekaran daerah adalah: Subjek. Info Pendidikan. Menteri. com - Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Indonesia terus mengalami pemekaran provinsi. PENDAHULUAN Pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian. Rencana Pemekaran Kota Baturaja menjadi Kota Otonom Drs. Perkakas. Gubernur bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan merencanakan untuk melakukan pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang salah satunya. Di akhir Desember 2017, jumlahnya secara de facto terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, 7. Berdasarkan narasi di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwaPemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. com, Jakarta - Pada Kamis 30 Juni 2022, Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua menjadi Undang-Undang (UU). Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran terus memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Bumi Tambun Bungai. pemekaran wilayah adalah : a. Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakan sejarahnya. Lihat Foto. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Pemekaran. “DPOD yang akan menentukan, saya kira mudah-mudahan segera,” katanya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah yakni : antara pusat dan daerah. Pemekaran sangatlah penting dalam hal pembangunan di negara kita ini, karena terlalu kompleks nya sistem pemerintahan yang ada. Papua Selatan adalah salah satu daerah yang siswanya berhak mendapatkan beasiswa ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) dan ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi). Data menunjukkan bahwa daerah-daerah yang sudah dimekarkan selama lima tahun terakhir setidaknya berjumlah 128 untuk kabupaten/kota dan enam provinsi. peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pemekaran daerah pada dasarnya menjadi salah satu dari instrument penataan daerah. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kota/kabupaten menjadi dua daerah atau lebih (PP Nomor 78 Tahun 2007). Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif . Pemekaran kecamatan merupakan suatu proses pemecahan dari satu kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan sebagai upaya kesejahteraan masyarakat. Hasil kebijakan pemekaran daerah di Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir cenderung kontraproduktif dari tujuan desentra li-sasi dan otonomi daerah. satunya adalah pemekaran daerah. Pemekaran atau penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah yang ingin menjadi daerah otonom sendiri umumnya adalah daerah memiliki kekayaan sumber daya alam. 2014. dipakai adalah Pemekaran Daerah, yang berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Namun, tiga DOB Papua tidak mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena sejak 2014 pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran ataupun penggabungan wilayah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah9. Dari uraian diatas tersirat bahwa dimungkinkan adanya pembentukan daerah otonom yang baru, diantaranya yang ditempuh melalui cara pemekaran daerah. Penghapusan Daerah adalah pencabutan status sebagai Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Pemekaran daerah sabagaimana dimaksud dalam (Daerah, 2014) Pasal 33 ayat (1) yaitu pemekaran daerah berupa Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. COM - Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pemekaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ini 13 syarat pembentukan DOB atau pemekaran menurut UU Pemerintahan Daerah. 6. Begitupula dengan pemekaran di level kecamatan sepertiJudul penelitian ini adalah Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran. 3. Anda tentu pernah mendengar adanya pemekaran suatu daerah, baik pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota. berbunyi : Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan. Pemekaran Daerah Pemekaran daerah menurut Gabrielle Ferrazi (2007) dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau territorial reform atau administrative reform, yaitu ―management the size, shape, and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals‖. Meskipun faktor politik tidak ada dalam pemekaran wilayah, kriteria ini justru berperan lebih dominan dibandingkan dengan syarat administratif, teknis, dan fisik, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. 10. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. Kota Tangerang Selatan (Sunda: ᮒᮍᮨᮛᮀ ᮊᮤᮓᮥᮜ᮪, translit. Hasil kebijakan pemekaran daerah di Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir cenderung kontraproduktif dari tujuan desentra li-sasi dan otonomi daerah. Kepala daerah otonom baru yang pertama kali ditangkap adalah Bupati Sarolangun (Jambi) HM Madel yang menjadi tersangka korupsi dana pembangunan dermaga ponton senilai Rp 3. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Perubahan yang terlihat adalah pemekaran Kalimantan Tengah dari Provinsi Kalimantan Selatan. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan daerah yang mampu mengatur sendiri, untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang. Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota. Dengan pemekaran daerah, ia berharap. PENATAAN&DAERAH • Pembentukan&Daerah& – Pemekaran&Daerah& • Pemecahan&Daerah& • Penggabungan&Bagian&Daerah& – Penggabungan&Daerah& daerah di Indonesia adalah pembentukan daerah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Dampak positif pemekaran daerah otonomi adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Pasal 4 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pembentukan daerah. Suatu daerah dapat dimekarakan jika memenuhi instrumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. pembentukan/pemekaran daerah menurut ketentuan tersebut adalah ada kemauan politik dari pemerintahan daerah dan masyarakat yang bersangkutan. Dr. daerah di Indonesia adalah merupakan bagian dari proses besar pemekaran wilayah yang berdimensi politik, hukum, ekonomi, sosial dan teknis pemetaan (Chalid, 2005). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan. 23 Tahun 2014 pada Pasal 33 ayat (1) huruf a. Soal Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Tim PPS Serahkan Dokumen ke. Sebelum kedua UU tersebut berlaku, jumlah daerah otonom adalah sebanyak 27 provinsi, 249 kabupaten dan 65 kota. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU No. Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal. Pemekaran daerah tidak hanya terjadi di tingkat Provinsi, tetapi juga di tingkat Kabupaten/Kota. Landasan hukum terbaru. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/4/2019). Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. telah mengalami perubahan signifikan. Pemekaran daerah yang terjadi hanya terjadi pembentukan 3 propinsi di Indonesia. wacana pemekaran daerah tersebut adalah wacana pemekaran Kabupaten Mandau yang ingin memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Sedangkan faktor-faktor yang. M. 11. Pemekaran daerah berarti, proses membuat “suatu daerah” mejelma menjadi “daerah baru”. ”Strategi kebijakan keamanan nasional ini berarti adalah perlawanan-perlawanan politik pemerintah terhadap isu-isu disintegrasi bangsa, jadi. Kegiatan perekonomian terfokus pada pertanian dan. Dari sudut kepentingan pembangunan. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding, yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru. 9. kebijakan pemekaran wilayah atau daerah di setiap kecamatan. ; 17x24 cm ISBN: 978-979-9052-69-8 Cetakan Pertama, 2012 Penulis: PrayudiSecara prinsip tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan. Sejak diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah (berdasarkan UU No 22/1999) telah diikuti dengan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota. A. 7. Pemekaran daerah adalah bagian dari upaya penataan daerah oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Mekanisme pemekaran daerah. Jika dilihat dari kepentingan daerah, pemekaran adalah solusi untuk mendekatkan jarak antara pemerintah dengan masyarakatnya dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dan masyarakat Desa Salimbatu Permai masih kurang memahami konsep pemekaran daerah, tujuan pemekaran, dan tata cara pemekaran daerah secara sempurna. Alasan historis. Selayaknya pemahaman yang ada secara umum salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan DOB, sebagai rangkaian mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten. Meskipun bernama Barat Daya, provinsi ini justru terletak di bagian barat laut Pulau Papua, sebuah contoh misnomer. Dengan wacana pemekaran 9 Provinsi anyar, maka jumlah Provinsi ning Pulau Jawa bakal dadi 15 Provinsi. Liputan6. Sebelumnya, pemerintah juga mewacanakan untuk pemekaran provinsi di Papua. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Kabupaten Simeulue, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (4 Oktober 1999) Persoalannya adalah apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar-benar kebutuhan daerah yang mendesak atau hanya keinginan segelintir kelompok elit lokal dengan motivasi menguasai sumberdaya daerah. (2). Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) di 2021, baik melalui pemekaran maupun penggabungan wilayah. Misalnya pada 11 November 2022, jumlah provinsi di Indonesia bertambah tiga menjadi 37. Pemekaran Di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah. Bagaimanapun, aspek pelayanan erat kaitan dengan pembangunan. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; 3. Dasar hukum pemekaran daerah terbaru di Indonesia adalah UU No. Wilayah yang termasuk dalam provinsi ini meliputi kawasan Sorong Raya yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten. filosofis, tujuan pemekaran daerah ada . Oleh bitar Diposting pada 24 September 2023. Selain itu, pemekaran daerah juga. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru.